7 Poin Deklarasi Makassar untuk Papua Damai

By hasim.id - 21:16

PEMERINTAH Kota Makassar menjadi leading sektor untuk Apel Kebangsaan di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Senin (2/9/2019) siang.  




Aksi damai Makassar dari Indonesia di Monumen Pembebasan Irian Barat, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Senin (2/9/2019).

Elemen masyarakat yang hadir yakni organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Kota Makassar, OPD Kota Makassar, Ormas dan komponen Masyarakat Kota Makassar dengan tema Apel Kabangsaan "Dari Makassar untuk Indonesia Damai"

Mereka menyampaikan perdamaian atas kerusuhan dan rasis yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kasus ini bermula kala terjadi aksi protes Manokwari, Papua, Senin (19/8). Kondisi ini terjadi setelah aksi protes warga Papua diwarnai ricuh, blokade dan, pembakaran.

Kericuhan di Manokwari bermula dari berbagai unjuk rasa kelompok mahasiswa Papua yang diduga mendapat tindakan diskriminatif dan rasis.

Unjuk rasa ini memperingati Perjanjian New York 1962 antara Indonesia dan Belanda.

Rusuh terjadi di Jayapura, Sentani Papua Barat, Malang Jawa Timur; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Sula, Maluku; Bandung, Jawa Barat.

Bahkan, sempat terjadi kerusuhan di Asrama Papua Makassar, Jl Lanto Daeng Pasewang, Senin (19/8/2019) malam.

Setelah itu, Pemerintah Kota Makassar menginisiasi penggalangan solidaritas damai untuk Papua. (*)



Berikut facebook live Deklarasi Damai Makassar untuk Indonesia: 






Deklarasi Damai Makassar untuk Indonesia: 



a. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menjaga persatuan dan soliditas umat dalam menciptakan suasana kondusif dan stabilitas Kamtibmas di wilayah masing - masing.


b. Mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan mengamankan oknum - oknum yang berusaha untuk terus melakukan provokasi antara elemen - elemen anak bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal.


c. Menghimbau kepada umat dan elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh upaya provokatif dan senantiasa bersikap arif dalam menerima dan menyebarkan informasi kepada siapapun juga, terhindar dari upaya pembenturan antara elemen anak bangsa.


d. Mendukung Pemerintah Pusat agar segera mengkonsolidasikan dan memberikan pernyataan tegas, agar tokoh - tokoh yang ada di Papua Barat dan Papua, serta seluruh elemen anak bangsa agar kondisi Papua Barat dan Papua dapat segera terkendali, dan senantiasa untuk kembali menciptakan suasana Persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa.


e. Mendorong Pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak profesional dan proporsional terhadap oknum - oknum provokator dengan adil dan konsisten sesuai perundang - undangan hukum yang berlaku, terkhusus kepada oknum-oknum yang secara lantang menolak eksistensi dan kedaulatan NKRI.


f. Menghimbau kepada seluruh komponen media elektronik, online, dan cetak agar senantiasa memberitakan peristiwa ini secara benar, adil, dan penuh hikmah serta kebijaksanaan, sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan Kamtibmas di wilayah NKRI.




g. Menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan sandarkan diri kepada Ilahi Robbi, permantap ibadah serta tawakkal kepada Allah SWT.(*)


Papua adalah kita, dan kita adalah Papua

Dr Syamsuddin Radjab SH MH 

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Dr Syamsuddin Radjab SH MH mengatakan, Papua adalah bagian dari Indonesia. 


Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua sudah menjadi wilayah yang tak terpisahkan dengan Indonesia dalam ketetapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 14 Juli 1945. 

Hal ini dikuatkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 berupaya penyerahan Belanda kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui fasilitasi PBB dan yang terakhir hasil referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 masyarakat Papua yang ingin melepaskan diri penjajah Belanda dan bergabung dengan Indonesia.

Menurutnya, secara historis, budaya dan ekonomi, masyarakat Makassar mempunyai peran penting untuk membebaskan Papua dari cengkraman penjajah Belanda melalui operasi Mandala berpusat di Makassar. 

Selain itu, akulturasi budaya Makassar dan Papua serta kemajuan ekonomi yang dipelopori para pedagang dari Makassar. 

Monumen pembebasan Irian Barat saat ini masih berdiri di Jl Jenderal Sudirman. 

"Kala itu, Makassar atau Sulsel menjadi punggung perjuangan saat itu untuk membebaskan Irian Barat," katanya Direktur Jenggala Center ini, Sabtu (31/8/2019). 

Jenggala Center adalah lembaga think thank bentukan dari Jusuf Kalla.

Selain itu, suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar adalah pembangun dasar ekonomi dari Papua dan Papua Barat. 

"Itu sangat jelas kita bisa lihat pembangunan ekonomi di Manokwari, Jayapura, Wamena, Puncak Jaya dan daerah lainnya. Pokok katanya, dari sepanjang pesisir hingga pegunungan sumbangsi masyarakat Sulsel sangat berperan penting,” katanya. 

Bahkan, lanjut Syamsuddin, sepanjang garis perbatasan dengan Papua Nugini, sektor pendidikan dan ekonomi sangat ditopang dengan para perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, baik sebagai guru, pedagang dan pekerja lainnya disektor non-formal yang memajukan Papua.

“Papua adalah kita, dan kita adalah Papua”, tutupnya. 



Lihat juga video orasi kebangsaan dari aktivis di Makassar! 








  • Share:

You Might Also Like

0 komentar

Kategori

Sahabat

Contact Us