Panggung Sandiwara BBM



“Dari Teater DPR, rakyat perlu tahu parpol mana yg benar2 bela rakyat dan mana yg sesungguhnya membohongi rakyat .” Tweet Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin,setelah APBN-P 2013 disahkan.

Rencana pemerintah untuk menaikkan BBM akhirnya selesai dengan kemenangan partai koalisi. Akhir perdebatan panjang oleh wakil rakyat yang terhormat di Gedung DPR RI, Jakarta, membuat rakyat mesti membeli harga BBM premium Rp6500 per liter. Pemerintah berasumsi, jika BBM tak naik maka  akan membebani APBN 2013. Dengan melalui rapat APBN-P 2013, pemerintah melalui partai koalisi berhasil meng-gol-kan rencana ini.


Suasana Rapat Paripurna setelah pengesahan
 APBN-P 2013. 
Solusi pemerintah terhadap rakyat miskin akibat kenaikan BBM ini adalah Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BSLM). Masyarakat akan mendapat Rp150 ribu per bulan selama empat kali. Bantuan ini setengah dari BLT tahun 2005,  tahun itu setiap kepala keluarga yang tergolong miskin mendapat jatah Rp300 ribu. Solusi ini hanya akan memotong masalah pada ujungnya bukan pada pangkalnya. Pemerintah sebaiknya membangun infrastruktur dan sarana kepentingan umum seperti perbaikan dan penambahan jalan, perbaikan sekolah, pembenahan pusat kesehatan, dan pembangunan manusia. Kasarnya pemerintah membuat sebuah terobosan yang dapat mencerdaskan bangsa bukan menyuapnya dengan materi yang bersifat sementara.

Karut marut Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 kemungkinan akan terulang. Orang berduit banyak akan mengaku miskin. BLSM hanya akan menjadi alat politik untuk partai penguasa. Jika rakyat menerima saja, maka tak ada perubahan pola berpikir rakyat saat ini. Berpikir jangka pendek!

Sosialiasi ke masyarakat tentang BBM dan anggaran selalu klise. Transparansi tak pernah ada. Isu kenaikan BBM ini dilepaskan begitu saja tanpa pengendalian. Tarik ulur kepastian kenaikan selalu berujung pada dilema pada masyarakat. Bayangkan isu ini sudah digulirkan akhir tahun lalu. Hingga beberapa oknum masyarakat menimbun BBM ini yang menimbulkan aksi protes.

Mahasiswa menjadi ujung tombak yang menolak kenaikan BBM bersubsidi. Mereka meminta pemerintah tak menaikkan BBM karena akan berimplikasi dengan inflasi. Yang berarti harga dan jasa dipastikan naik. Mahasiswa juga meminta untuk nasionalisasi sumber daya alam seperti Minyak dan Gas (Migas). Namun pemerintah selalu tak siap dengan berbagai alasan. Analisis penulis, pemerintah sepertinya tersandera dengan asing. Utang pemerintah menjadi mahar yakni asing yang mengolah minyak Indonesia. Selain itu tak ada SDM yang mumpuni untuk mengolah minyak sendiri. Padahal kebutuhan akan minyak memang sangat besar.

Rapat APBN-P 2013 pun semacam menjadi panggung sandiwara bagi elit politik di negara ini. Mereka memainkan lakonnya masing-masing. Elit politik memainkan perannya dengan ciamik. Semua mengaku membela hak-hak rakyat. Penulis tak mau berpolemik siapa yang membela atau membohongi rakyat. Biarlah rakyat yang menilai.

Sekarang adalah tugas kita bersama yakni mencari solusi supaya negara ini dapat mandiri. Dapat mengolah sendiri sumber daya alamnya. Iran dan Venezuela bisa menjadi contoh tentang pengolahan negara dan isinya. Memang butuh pemimpin kuat. Iran mempunyai Ahmadinejad sedangkan Venezuela dulu punya Presiden Hugo Chavez. Mereka mengolah sendiri minyaknya. Semua rakyat mendukung mereka. Tak peduli gertakan dan intimidasi dari negara asing.

Saling curiga mesti dibuang jauh-jauh. Apalagi saling menjatuhkan. Hanya karena materi, sebagai awak bangsa yang beradab rela menjadi kaki tangan asing.

Indonesia harus punya juga satu ideologi pada setiap elemen masyarakat. Mulai dari grass root hingga elemen paling atas yakni pemerintah. Pancasila mungkin bisa menjadi ideologi bersama. Berbeda memang menjadi hak masing-masing rakyat namun mesti juga punya kesamaan yakni ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar jadi pasti bisa merdeka sesungguhnya. (*)

 

My Friends

Twitter Updates

Soundofmind in Android